Mengenal Sosok Riza Chalid Sang Kartel Minyak

Nama Mohammad Riza Chalid kembali mencuat dalam pemberitaan nasional setelah Kejaksaan Agung menggeledah kediamannya terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Sebagai sosok yang dikenal luas dalam industri migas, Riza Chalid bukanlah nama baru dalam berbagai kontroversi. Julukannya sebagai "Saudagar Minyak" mencerminkan dominasi dan pengaruhnya dalam sektor minyak Indonesia, khususnya dalam mekanisme impor minyak mentah dan produk turunannya. Artikel ini akan mengulas rekam jejak Riza Chalid, keterlibatannya dalam berbagai kasus, serta perannya dalam praktik kartel minyak di Indonesia.

Lahir pada tahun 1960, Riza Chalid memulai perjalanan bisnisnya sebagai broker kapal sebelum merambah ke industri minyak. Ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki jaringan kuat, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Dengan perusahaannya yang berbasis di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum, ia mengontrol sebagian besar impor minyak ke Indonesia. Sebagai pemasok utama BBM untuk Pertamina, dominasi Riza Chalid dalam impor minyak dianggap sebagai bagian dari praktik kartel yang menyebabkan harga BBM lebih mahal dibandingkan harga internasional. Ia disebut-sebut memiliki koneksi dengan pejabat penting yang mempermudah jalannya untuk mengamankan kontrak-kontrak besar.

Praktik kartel dalam impor minyak yang dilakukan oleh Riza Chalid melibatkan kontrol atas berbagai perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia. Salah satu modus yang sering digunakan adalah pengaturan harga sebelum proses lelang dimulai, yang membuat harga bahan bakar lebih mahal daripada seharusnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan miliknya kerap memenangkan tender impor minyak dengan harga yang tidak kompetitif, merugikan negara miliaran rupiah. Kebijakan impor minyak yang tidak transparan dan sistem broker yang diperkuat oleh jaringan oligarki menyebabkan ketergantungan besar terhadap pemasok seperti Riza Chalid. Hal ini menciptakan mekanisme pasar yang tidak sehat, di mana harga BBM lebih tinggi dari seharusnya, membebani negara dan masyarakat.

Pada tahun 2008, Riza Chalid terseret dalam skandal impor 600 ribu barel minyak mentah Zatapi yang menyebabkan kerugian bagi Pertamina sekitar Rp 65 miliar. Transaksi ini menimbulkan polemik besar karena minyak mentah yang diimpor dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh kilang-kilang di Indonesia. Meskipun kasus ini sempat ditangani Bareskrim Polri, penyelidikannya dihentikan dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana. Namun, kasus ini menjadi salah satu indikasi kuat tentang bagaimana Riza Chalid beroperasi dalam dunia minyak dengan pengaruh besar yang ia miliki. Meskipun berkali-kali terseret dalam berbagai dugaan kasus, ia tampaknya selalu mampu menghindari jerat hukum.

Salah satu skandal yang paling terkenal terkait Riza Chalid adalah kasus "Papa Minta Saham" yang mencuat pada 2015. Dalam rekaman yang bocor ke publik, Riza bersama Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, diduga meminta saham PT Freeport Indonesia sebesar 20 persen sebagai imbalan untuk memperpanjang kontrak tambang emas dan tembaga perusahaan tersebut. Kasus ini menjadi skandal nasional yang menyeret Setya Novanto hingga akhirnya ia mundur dari jabatannya. Namun, Riza Chalid yang juga diduga terlibat dalam percakapan tersebut tidak dikenai sanksi hukum dan memilih meninggalkan Indonesia untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut.

Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), putra dari Riza Chalid. MKAR diduga berperan sebagai perantara dalam memenangkan lelang impor minyak mentah melalui PT Navigator Khatulistiwa. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Riza Chalid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditemukan bukti bahwa tempat tersebut digunakan sebagai kantor oleh tiga tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan keterlibatan Riza Chalid dan pihak-pihak lain dalam skema ini yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Selain bisnis minyak, Riza Chalid juga memiliki portofolio investasi di berbagai sektor lain. Ia memiliki pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat, Sudirman Central Business District (SCBD), serta fasilitas hiburan anak-anak seperti KidZania. Selain itu, ia juga memiliki saham di maskapai penerbangan AirAsia Indonesia melalui PT Fersindo Nusaperkasa. Diversifikasi bisnis ini menunjukkan betapa luasnya jaringan dan pengaruh Riza Chalid dalam dunia usaha Indonesia. Keberhasilannya dalam membangun bisnis migas yang begitu besar tidak terlepas dari koneksi kuat dengan berbagai elite politik dan bisnis, yang memungkinkannya terus beroperasi meskipun berkali-kali terseret dalam berbagai skandal.

Rekam jejak Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia memperlihatkan bagaimana praktik kartel dan monopoli dapat merugikan negara dalam skala besar. Sebagai pengendali impor minyak selama bertahun-tahun, ia memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga energi di Indonesia. Meskipun berulang kali terseret dalam berbagai kasus, ia selalu berhasil menghindari jerat hukum. Kasus terbaru yang melibatkan putranya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menunjukkan bahwa pengaruh Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia masih sangat besar. Kejaksaan Agung saat ini sedang berupaya mengungkap lebih dalam dugaan korupsi yang melibatkan kartel minyak ini, yang dapat menjadi langkah awal dalam membongkar dominasi kelompok-kelompok bisnis yang merugikan negara. Apakah kasus ini akhirnya akan membawa perubahan dalam tata kelola impor minyak di Indonesia? Ataukah ini hanya menjadi satu lagi babak dalam perjalanan panjang Riza Chalid yang selalu berhasil lolos dari jerat hukum? Jawabannya akan tergantung pada keberanian aparat hukum dalam menindaklanjuti kasus ini secara tuntas.